e-mail address:
dppht@dapenperhutani.com
Phone number:
021-5254205 / 5737963
Fax 021- 5222938
BERANDA
PROFIL
INFO DAPEN
Anak Perusahaan DPPHT
Sosialisasi kinerja DPPHT 2018
DIREKTORAT
Bidang Keuangan
Bidang Pengembangan
Bidang Kepesertaan
Bidang Umum
REGULASI
Undang Undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Menteri
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Peraturan/SK
Kebijakan Pendiri
Kebijakan Pengurus
Peraturan Terkait
Aturan Baru Dana Pensiun..
TENTANG KAMI
VISI & MISI
Sejarah DPPHT
Pengelolaan Dana Pensiun
Susunan Struktur Organisasi
LAPORAN DEWAN PENGAWAS
SIMULASI MP
PELAYANAN PENSIUNAN
KONTAK
Peraturan Terkait
Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank
[PDF]
Keputusan No KEP-217/PJ/2001
Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan
[PDF]
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Keputusan No KEP-333/PJ/2001
Pemotongan PPh Pasal 21 atas Dana Pensiun yang Dialihkan Kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup
[PDF]
Keputusan No KEP-240/PJ./2002
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Kep-506/PJ./2001
[PDF]
Keputusan No KEP-241/PJ./2002
Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
[PDF]
Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak
SE No SE-16/PJ.4/1995
Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 651/KMK.04/1994 (Seri PPh Umum Nomor 6) [PDF]
SE No SE-01/PJ.43/1996
PPh Pasal 21 atas Penarikan Dana Pensiun (Seri PPh Pasal 21 No.1)
[PDF]
SE
No SE-18/PJ.42/1996
Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana (Seri PPh Umum No.30)
[PDF]
SE
No SE-34/PJ.43/1998
Pemotongan PPh Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu
[PDF]
SE No SE-45/PJ.43/1998
Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-281/PJ./1998
[PDF]
SE
No SE-35/PJ.43/1999
Penegasan tentang pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 21 atas Dana Pensiun yang dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup
[PDF]
SE
No SE-36/PJ.43/2001
Perlakuan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Dimiliki oleh Dana Pensiun yang Pendiriaannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan
[PDF]Perlakuan
SE
No SE-37/PJ.43/2001
SKB atas Pooled Fund yang Dimiliki oleh Dana Pensiun
[PDF]
SE
No SE-10/PJ.42/2002
Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Obligasi yang Diperdagangkan dan atau dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
[PDF]
Pedoman dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
PSAK 18
: Akuntansi Dana Pensiun [PDF]
PSAK 24
: Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun [PDF]
I
IPSAT Nomor 06.02
: Pemeriksaan Laporan Investasi Dana Pensiun [PDF]